EMPAT LAWANG-Sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, rapat bersama BPK-RI perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), diruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Empat Lawang, Rabu (22/1/2020).
Rapat yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana tersebut, adalah pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengaudit Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2008-2019.
Wakil Bupati Empat Lawang, Yulius Maulana mengatakan, kalau dirinya bersama Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad berharap tidak ada lagi temuan yang berhubungan dengan kerugian Negara oleh BPK-RI, terutama pada masa kepemimpinan mereka berdua.
“Selama ini penuntasan hasil dari temuan BPK itu kurang maksimal. Kedepan, tadi saya minta ke OPD, jangan lagi ada temuan, terkait penyelesaian hasil temuan BPK dari 2008, itu juga saya minta harus ada solusi,nya” kata Yulius kepada wartawan, usai membuka rapat tersebut.
Contoh temuan kerugian Negara LHP BPK-RI yang dimaksud lanjut orang nomor dua di Kabupaten Empat Lawang ini. Diantaranya soal aset dan penyelesaian kerugian Negara pada pekerjaan proyek fisik.
“Diantaranya sudah diselesaikan, seperti lambatnya pekerjaan jalan poros kemarin, itu sudah diselesaikan,” ungkapnya.
Untuk soal aset sendiri, dirinya sudah memerintahkan DPKAD untuk menginvetarisir aset yang dimaksud.
“Termasuk kendaraan Dinas dan aset secara keseluruhan. Banyak aset Empat Lawang ini, dan itu harus diketahui,” ujarnya.
Untuk diketahui 15 OPD yang hadir dalam rapat tersebut adalah Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Detwan (Setwan), Dinas PUPR, Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. (Hum / Kominfo).