Sedangkan fungsi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum.
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.
7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalaian kawasan permukiman.
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemerliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
9. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana.
10. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Melaksanakan penertiban perumahan dalam rangka penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan.
12. Memberikan Advice Teknis sebelum Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
13. Melaksanakan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa di bidang perumahan formal dan swadaya.
14. Menyiapkan Lahan Pertanahan untuk Pembuatan gedung Bangunan pemerintah dalam daerah kabupaten.
15. Melaksanakan Pengendalian dan Penggunaan Tanah dalam daerah kabupaten.
16. Penyelesaian konflik pertanahan dalam Daerah kabupaten.
17. Melaksanakan penelitian/pertelaahan atas masalah gugatan lahan perumahan serta penyiapan kawasan siap bangun dan pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan swadaya.
18. Melaksanakan Kepengurusan Sertifikasi Lahan Bangunan Pemerintah dalam daerah kabupaten.
19. Melaksanakan pendaftaran dan pemberian informasi/ data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
20. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
21. Pelaksanaan Administrasi Dinas.
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.