Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten.

2.

3.

4.

Koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.

Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengawasan rutin dan pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi pengadministrasian, evaluasi dan pelaporan.

Pemeriksaan terhadap tugas perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta kegiatan rutin dan pembangunan.

Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala dari setiap tugas perangkat daerah.