28.8 C
Tebing Tinggi
Monday, May 10, 2021

Rencana Program Pendirian PSDKU, Pemkab Empat Lawang Diskusi Bersama IPB

EMPAT LAWANG-Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diskusi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Diskusi yang digelar di ruang Rapat Madani Setda Empat Lawang tersebut, dalam rangka rencana pendirian Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Volasi Pertanian IPB di Kabupaten Empat Lawang, Senin (7/12/2020).

Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, yang dalam hal ini diwakili Staf Khusus Bupati Empat Lawang bidang Peratanian, Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir H Suharli M Yamin dalam sambutannya memgatakan, untuk memajukan dan memakmurkan Kabupaten Empat Lawang, pihaknya menilai tidak ada sektor lain selain memajukan sektor pertanian.

Sejak awal kepemimpinan H Joncik Muhammad sebagai Bupati bersama Yulius Maulana selaku wakil Bupati Empat Lawang, dilakukanlah pemetaan pertanian, apa saja yang menjadi kendala dan masalah dibidang pertanian diseluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang.

“Hasil riset itu ditemukan ada banyak kendala pada pembangunan pertanian di Empat Lawang, tapi bisa dikelompokan dalam 4 kelompok besar, salah satunya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia atau SDM,” jelas Suharli.

Untuk itu sambung Suharli, Pemkab Empat Lawang berencana mendirikan PoliTekhnik (Poltek) Empat Lawang atau Sekolah Vokasi dibidang pertanian, ini dilakukan dalam rangka untuk mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Empat Lawang.

“Kita sempat berkonsultasi dengan beberapa ahli, kira-kira seberapa besar potensi untuk mendirikan Sekolah Vokasi ini. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan suatu program yang disebut PSDKU,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini juga, pihaknya ingin mendapatkan pencerahan informasi dan advokasi dari IPB, seberapa besar peluang Kabupaten Empat Lawang untuk mendirikan PSDKU dibawah binaan IPB.

Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, Dr Ir Drajat Martianto mengatakan, saat ini IPB sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah Daerah tingkat II di Indonesia berkaitan dengan PSDKU tersebut.

Salah satunya di Papua, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan termasuk di Aceh Tamiang.

“Bagi IPB tidak ada halangan apapun dalam rangka pembinaan dan kerjasama baik dengan pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten. Namun saat itu aturannya tidak seketat seperti sekarang ini,” ucap Drajat.

Yang disebut dengan ketatnya aturan sekarang dipaparkannya, jika pihaknya ingin mendirikan PSDKU di wilayah lain, itu dianggap sebagai program studi mentor yang berbeda dengan program studi induknya.

Masalah jadi tidak sederhana ketika membuka program studi itu diharuskan memiliki dosen pengampu, kalau dulu sekurang-kurangnya ada 6 orang, tapi sekarang sedikitnya 5 orang.

Tentu saja sambung Drajat, pihaknya kesulitan dengan hal tersebut sebab IPB harus merekrut dosen tetap sebanyak lebih dari seratus orang rekrutmen baru.

“Dosennya harus dosen tetap yang ditempatkan di situ (program studi baru, red). Memang saat ini dosen yang dimiliki IPB sudah cukup, tapi seperti waktu lalu, ketika kita membuka program studi baru, kita terpakasa menutup program studi yang peminatnya sudah menurun,” ucapnya.

Berdasarkan hasil rapat pihaknya bersama senat, rektor dan sebagainya, IPB tetap bisa membuka peluang untuk bekerjasama pembinaan dengan Pemeritah Daerah di tempat lain. Tapi tidak dalam rangka mendirikan PSDKU.

“Karena kalau mendirikan PSDKU, kita akan terikat aturan dan harus mengangkat dosen tetap baru. Disisi lain IPB tidak bisa mengangkat dosen baru yang klasifikasinya S2,” ujarnya (Hum/Kominfo).

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkini